Shelter Pusat Rehabilitasi YAKKUM Tanggap COVID-19 “Saya nyaman karantina di shelter Pusat Rehabilitasi YAKKUM. Lingkungannya ramah, adem, sejuk, dan fasilitas mencukupi. Saya bisa masak, dengerin musik dan tidur nyaman. Suasananya enak banget. Serasa saya ada di villa.” – Bella (Komunitas Kebaya) – Lonjakan kasus positif COVID-19 di Yogyakarta pada tahun 2021 mengakibatkan krisis tempat isolasi […]
Bergerak Bersama, Berdayakan SesamaSahabat YEU,Kasus terkonfirmasi COVID-19 aktif di provinsi DI Yogyakarta mengalami kenaikan. Pada tanggal 10 Februari 2022, terhitung sebanyak 614 kasus (Sumber: Buletin-Germas.COV19).YEU bersama unit YAKKUM lainnya kembali mengaktifkan rencana operasi penanganan COVID-19 pada 9 Februari 2022 dengan fokus intervensi dukungan kepada shelter dan komunitas.Kami kembali membuka donasi dukungan penanganan kenaikan COVID-19 yang […]
“Terimakasih saya sudah dilibatkan untuk memberi masukan dalam buku ini. Saat ini sudah ada 50 desa yang didampingi Pusat Rehabilitasi YAKKUM agar lebih inklusif terhadap semua warganya, harapannya desa-desa lain bisa mengikuti jejak 50 desa ini untuk bisa melibatkan semua unsur yang ada didalam masyarakat tanpa terkecuali, tanpa ada yang ditinggalkan. Mudah-mudahan buku ini bisa […]
Kesehatan masyarakat adalah aspek yang sangat berperan dalam pelaksanaan kehidupan sumber daya manusia. Hal ini merupakan bagian yang terpenting dan diharapkan dapat menghasilkan tingkat kesehatan yang lebih baik dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, ekonomi, dan budaya.Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat di Indonesia, perlu upaya untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang layak […]
Tingginya angka kasus kesehatan jiwa di DIY mendorong DPRD DIY berinisiatif melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang kesehatan jiwa. Penyusunan regulasi daerah ini sejalan juga dengan rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Biro Mental Spiritual Setda DIY. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, DIY berada pada posisi ke dua se Indonesia setelah provinsi Bali sebagai provinsi dengan […]
Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginisiasi pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam proses pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang disempurnakan melalui Perpres 12/2021. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian mengeluarkan Peraturan LKPP 3/2021 tentang Pedoman Swakelola yang […]